Penjelasan Penggunaan Dana Haji

0
1429

Penjelasan Penggunaan Dana Haji

TheJokowiCenter – Nufransa Wira Sakti (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan) menanggapi kebohongan pengamat ekonomi Salamuddin Daeng yang menyatakan tentang penggunaan dana haji yng dipinjam oleh pemerintah Jokowi untuk membangun infrastruktur.

Dikatakan bahwa pada 2014 pemerintah menggunakan dana sukuk haji 1,5 triliun untuk membangun kereta ganda di Cirebon-Kroya, Manggarai-Jatinegara dan Asrama Haji di berbagai daerah. Lalu pada tahun 2015 pemerintah menggunakan dana sukuk haji senilai 7,1 triliun untuk membangun jalir kereta api, jalan dan jembatan serta infrastruktur pendidikan tinggi agama.

Yang pertama, penempatan dana haji pada Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN) sudah dilakukan sejak tahun 2009, yaitu pada jaman pemerintahan SBY. Keputusan penempatan dana tersebut telah mengikuti aturan perundangan dan kaidah persyaratan syariah yang ada.

Nilai penempatan dana haji pada SBSN pada jaman SBY mencapai 54,66 T., jumlah yang sangat besar bila dibandingkan penempatan dana haji sebesar 7,5T di pemerintahan Jokowi. Jadi tidak tepat bila dikatakan bahwa penempatan dana haji ini untuk membiayai “ambisi” presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur.

Yang kedua, semua lembaga pengelola dana membutuhkan instrumen investasi untuk mendapatkan return/imbal hasil yang dianggap menguntungkan untuk memutar modalnya. SBSN adalah salah satu instrumen investasi yang tersedia, sehingga banyak lembaga pengelola dana berinvestasi pada SBSN. Hal yang sama juga dilakukan oleh pengelola dana haji, yang menginvestasikan sebagian dananya pada SBSN untuk mendapatkan imbal hasil yang menguntungkan.

Yang ketiga, ketika pengelola dana haji melakukan investasi pada SBSN, maka pemerintah akan mengembalikan dana pokoknya pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil sesuai market rate, sama dengan investor lainnya. Jadi penempatan dana haji pada SBSN bukanlah karena pemerintah ingin memanfaatkan dana umat.

Yang keempat, sejak tahun 2009, pemerintah telah menerbitkan SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) bagi penempatan dana haji, dengan outstanding per 28 November 2017 sebesar Rp 36,697 T. Hingga saat ini, penerbitan SBSN seri SDHI digunakan untuk general financing (pembiayaan APBN secara umum) dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek secara spesifik (earmarked). Jadi apa yang diungkapkan oleh Salamudin Daeng adalah salah besar.

Pemerintah selalu menerapkan prinsip transparansi, bertanggungjawab dan berlaku profesional dalam mengelola keuangan negara. Uang rakyat tidak boleh dicederai oleh kepentingan sesaat yang bersifat untuk keuntungan pribadi maupun golongan tertentu.

Inilah cara pemerintah dalam mencintai dan merawat republik ini: menjaganya agar tidak pernah ingkar janji pada rakyat.

30 November 2017